PENERAPAN TAFSIR TAHLILI TENTANG JUAL BELI (ALBAQARAH : 282)

PENERAPAN TAFSIR TAHLILI TENTANG JUAL BELI (ALBAQARAH : 282)



MAKALAH YANG DIPRESENTASIKAN PADA
SEMINAR MATA KULIAH ALQURAN


D
I
S
U
S
U
N

Oleh:

ISMUL AZHARI
NIM : 08 EKNI 1348
JURUSAN: EKONOMI ISLAM





DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. NAWIR YUSLEM, MA




PPS IAIN SUMATERA UTARA
TAHUN AJARAN 2008-2009
PENDAHULUAN
Diantara persoalan penting namun kurang diperhatikan oleh kalangan mat Islam baik yang pintar apalagi yang awam adalah masalah halal dan haram serta syubhat saat mencari rizqi. Padahal masalah ini adalah masalah yang sangat ditegaskan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah dan para ulama salaf. Masalah ini juga sangat erat hubungannya dengan amal perbuatan, diterimanya do'a dan lain sebagainya.
Abu Hurairah, berkata, "Rasululah, bersabda, Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah rnemerintahkan para rosul, selanjutnya bersabda, "Wahai para rosul, makanlah dari makanan yang baik- baik, dan kerjakanlah amal yang sholeh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Mukminun: 51). Allah juga berfirman,

ياأيُّهَالَّذِيْنَ أمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْناكُمْ ... (البقرة : ١٧٢) .

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang Kami benkan kepadamu.” (QS.Al Baqarah: 172) Kemudian Rasululah menyebutkan kisah seorang laki-laki yang berambut kusut, penuh debu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Robbi, ya Robbi." Namun makanannya haram. Minumannya haram dan tumbuh dari makanan yang haram, bagaimana mungkin do'anya akan dikabulkan?" [HR. Muslim 1015, Tirmudzi 2989, Ad Darimi 2817].
Kemudian kita kaitkan dengan fakta dan realita ekonomi sekarang baik secara nasional maupun global. Yang kita lihat pada minggu lalu adalah sebuah dunia yang begitu rentan. Begitu tak pasti. Seorang pemuda berumur 31 tahun dari Perancis bernama Jerome Kerviel telah mengakibatkan perusahaan keuangan Societe Generale kehilangan 4,9 miliar euro akibat transaksi ilegal. Di tempat lain, guncangan yang menerpa monoline insurer, yang memberikan jaminan untuk municipal bonds dan structure credit product, telah membawa kekhawatiran bahwa bangun infrastruktur keuangan akan lumpuh.
Akibatnya, pasar keuangan terguncang. Selama lima hari pasar keuangan dunia terombang-ambing. Di Asia Pacific, indeks melemah 4-8 persen. Bursa Efek Indonesia tak terkecuali, anjlok sebesar 7,7 persen atau 191,35 poin. Mengantisipasi pasar yang panik, Bank Sentral Amerika Serikat memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin, yaitu dari 4,25 persen menjadi 3,5 persen. Penurunan bunga yang paling dramatis sejak 1982. Memang, yang kita lihat minggu lalu adalah dunia yang begitu rentan, begitu tak pasti. Monoline dan Kerviel tentu bukan sumber dari semua problema ini. Keduanya hanya penanda, betapa tak pastinya pasar keuangan dunia setelah krisis subprime menghantam Amerika Serikat dan Eropa.
Di AS, situasi ekonomi praktis semakin tak pasti. Angka pengangguran meningkat, liquidity crunch terjadi, dan gejala resesi semakin jelas. Sementara ruang bagi kebijakan moneter makin kecil. Bila ekonomi tak juga bergerak, tingkat bunga yang terlalu rendah akan membawa perekonomian masuk ke dalam perangkap likuiditas (liquidity trap). Di sisi lain, ancaman inflasi terus meningkat. Itu sebabnya, Pemerintah AS kemudian mencoba melakukan stimulus fiskal sebesar 150 miliar dollar AS melalui pemotongan pajak. Cukupkah? Banyak pihak masih meragukan efektivitasnya.
Bagi Indonesia, itu artinya kita harus sangat berhati-hati dengan defisit anggaran. Di tengah ketidakpastian global, pembiayaan defisit anggaran menjadi semakin mahal dan tak mudah. Saya sulit membayangkan apa yang akan terjadi saat ini jika awal Januari lalu Pemerintah Indonesia menunda penjualan obligasinya. Selain itu, kebijakan moneter yang hati-hati dibutuhkan untuk menjaga inflasi dan nilai tukar. Kita memang melihat bahwa tekanan defisit anggaran meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia.
Benar bahwa pada harga rata-rata ICP 100 dollar AS sepanjang tahun dan dengan produksi hanya 950.000 barrel per hari, tekanan pada defisit anggaran masih bisa diatasi. Namun, akhir-akhir ini kita juga melihat bahwa harga-harga komoditas di pasar global terus meningkat. Kita berteriak karena harga kedelai, gandum, terigu, dan jagung naik. Tahun lalu kita juga mencatat kenaikan harga minyak goreng dan beras.

Kebanyakan kenaikan harga banyak disebabkan spekulasi pasar, harga yang terkontrol, sistem keuangan dan perdagangan yang menggunakan riba, penimbunan dan lain-lain sebagainya yang merupakan prilaku-prilaku bisnis yang menyimpang dan hanya memintingkan kepentingan sekelompok orang atau terjadinya monopoli yang tidak dapat ditoleransi, sehingga mengakibatkan keadaan pasar global dan system perekonomian global kehilangan stabiltas serta arah tujuan yang jelas.
Bukankah Allah SWT telah menjelaskan tentang ini diayat sebelumnya: Al-Baqarah: 275

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba mereka berdiri seperti orang yang kemasukan setan, itu dikarekanakan mereka mengatakan jual-beli itu seperti riba, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, maka barang siapa yang telah dating dari tuhannya sebuah nasehat lalu ia berhenti (tidak memakan riba) maka baginya apa yang telah (diusahakannya) pada masa lalu dan urusan dikembalikan kepada Allah, dan barang siapa yang kembali (memakan riba) maka mereka itulah orang-orang itulah penghuni neraka da mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275).

Indonesia memang tak sendiri. Kenaikan konsumsi energi telah mendorong peralihan produksi dari makanan pada biofuel. Selain itu, dampak dari perubahan iklim telah mengakibatkan produksi pangan dunia menurun. Dapat diduga, harga jadi melonjak. Untuk menjamin pasokan dan menjaga harga domestik, beberapa negara, seperti Argentina, India, Rusia, dan Vietnam, melarang atau membatasi ekspor gandum. Sayangnya, ini justru memicu kenaikan harga karena menurunnya pasokan di pasar internasional.

Ayat 282 dari Surat Al-Baqarah ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita melakukan transaksi jual beli pada umumnya yang berkaitan dengan muamalah dan pengelolaan hutang serta segala proses transaksi dan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Pembahasan ini akan lebih menarik dengan dikaitkan kepada sebuah konsep pemikiran ekonomi Islam yang berkenaan dengan pengelolaan utang, pembelian dengan cara kredit dan pembayaran defisit anggaran. Karena ayat ini pada prinsipnya membicarakan transaksi jual beli yang dilakukan secara tertunda dengan berbagai macam sifat kondisi dan bentuk dari jual beli tertunda tersebut.

Mari kita lihat Surat Al-Baqarah ayat: 282 ini secara lebih dekat dengan melihat kandungan-kandungan yang terdapat didalamnya dari berbagai perspektif khususnya dari perspektif Ekonomi Islam. Supaya lebih detailnya dapat dilihat di bagian pembahasan ayat ini nanti.







Selain itu dalam tulisan ini akan disinggung juga konsep ekonomi Islam mengenai
1. Instrumen Keuangan Bukan Utang
Instrumen keuangan bukan utang adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah dengan prinsip syariah yang memungkinkan pemiliknya memperoleh bagi hasil dan dapat diperdagangkan (tradable) pada harga pasar. Selain itu, kepemilikan atas sertifikat ini mencerminkan kepemilikan akan suatu proyek (kegiatan) pemerintah yang dapat mendatangkan pendapatan.
a. Instrumen Ijarah
b. Profit and Loss Sharing Instrument
c. Instrument Output Sharing

2. Instrumen Keuangan Utang
Sementara itu, instrumen keuangan utang adalah pilihan lain untuk menutupi defisit anggaran terutama bagi keperluan jangka pendek. Namun demikian, ekonomi Islam mempunyai aturan pokok dalam hal ini. Pertama, utang hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan nilai yang tertera di awal periode dan tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang yang umumnya dikompensasikan dalam bentuk bunga. Kedua, utang tidak dapat ditukar dengan utang. Bentuk-bentuk umum instrumen ini antara lain murabahah, salam, istisna dan obligasi ijarah.
















MAKNA GLOBAL AYAT

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 282


Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu berhutang dengan sebuah hutang hingga waktu tertentu hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah ada seorang penulis diantara kamu menuliskannya secara adil, dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya, dan hendaklah menuliskan dan mendiktekannya orang yang mempunyai hak dan hendaklah ia takut kepada Allah dan tidak menguranginya sedikitpun, jika orang yang mempunyai hak itu bodoh atau lemah atau tidak dapat menuliskannya maka hendaklah walinya yang menuliskannya secara adil, dan berikanlah kesaksian dua orang laki-laki diantara kamu, jikalau tidak ada dua orang laki-laki maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang disukai untuk menjadi saksi, jika salah satu perempuan ini tersesat maka diingatkan oleh yang lain, dan janganlah enggan para saksi itu bila dipanggil dan janganlah kamu lalai menuliskannya kecil maupun besar hingga kepada waktunya, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah , lebih baik untuk kesaksian dan pendekatan agar kamu tidak ragu-ragu kecuali perdagangan yang sedang berlangsung (hadir) diatur diantara kamu maka kamu tidak berdosa jika tidak menuliskannya, berikanlah kesaksian jika kamu melakukan jual beli dan tidak dimudharatkan penulis maupun saksi, jika kamu melakukannya maka itu adalah kefasikan bagimu, bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarimu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS Al-Baqarah: 282).

Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita melakukan utang atau transaksi jual beli yang tertunda maka diwajibkan untuk menuliskannya. Hukum menuliskan transaksi utang ini wajib hukumnya dikarena Lafazh Amar atau perintah pada kalimat فَاكْتُبُوْاهُ . Sesuai dengan kaedah Ushul Fiqh
الأصل للأمر للوجوب yang bermaksud asal dari kata amar atau kata perintah adalah untuk memberikan faedah wajib. Dengan penerapan kaedah Ushul fiqih ini maka hukum menuliskan utang itu adalah wajib.
Jual beli tertunda dapat dimasukkan kedalam kategori utang seperti jual beli Salam dan jual beli kredit/cicilan di karenakan pelunasan maupun serah terima barang dalam transaksi ini dilakukan secara berangsur atau tidak dilakukan secara langsung pada waktu dan majlis atau tempat terjadi akad atau transaksi jual beli tersebut.
Selanjutnya ayat ini menerangkan tentang identitas dan karakter penulis (notaris) yang mencatat transaksi utang tersebut adalah orang yang berhak (mempunyai wewenang), adil, tidak enggan menuliskannya, bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi sedikitpun nilai maupun keadaan transaksi utang tersebut. Keadaan seperti dapat dikatakan sebagai kondisi pertama dimana penulis transaksi ini adalah orang yang mempunyai hak langsung.
Kemudian ayat ini menjelaskan lagi bagaimana kalau orang yang mempunyai hak untuk menuliskan itu bodoh, lemah atau tidak dapat menuliskan atau melakukan tugasnya, maka yang berhak menggantikannya sebagi penulis adalah walinya. Ayat yang menjelaskan ini adalah:
...فََإنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهاً أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لاَيَسْتَطِيْعَ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالعَدْلِ ...
Keadaan seperti ini dapat dikatakan sebagai kondisi kedua dimana orang yang mempunyai hak bodoh, lemah atau tidak mampu maka ia digantikan oleh walinya. Wali yang menuliskan ini harus disertai dengan dua orang saksi dari laki-laki mukmin yang adil, bertakwa, bila tidak ada dua laki-laki maka bisa digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang disukai untuk menjadi saksi. Kesaksian dua orang perempuan dianggap kesaksian satu orang laki-laki, dan bila salah satu dari perempuan yang menjadi saksi itu tersesat atau salah maka yang satunya lagi mengingatkan kesalahan dan kekhilafannya. Memang secara karakter, kondisi fisik, psikologi, intelektualitas berbeda dengan laki-laki pada umumnya, sehingga kesaksian dua orang perempuan dianggap kesaksian satu orang laki-laki.
Kemudian ayat ini menambahkan bahwa para saksi ini tidak boleh enggan bila dipanggil untuk memberikan kesaksiannya dan tidak boleh pula lalai mencatatkan segala hal yang berhubungan proses transaksi atau akad utang maupun jual beli tertunda tersebut secara detail baik kecil maupun besar sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Keterangan ini menunjukkan bahwa para saksi dan wali penulis transaksi harus hadir pada saat proses terjadinya transaksi atau akad utang itu berlangsung bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi. Dan itu bisa dipahami dari kata
إذَا مَادُعُوْا yang berarti bila dipanggil.
Lalu Ayat ini menguatkan bahwa sistem ekonomi atau akad perdagangan seperti ini baik kondisi pertama penulis akad utang adalah orang yang mempunyai hak, maupun kondisi kedua penulis akad utang adalah wali orang yang mempunyai hak diserta dengan dua orang saksi merupakan sistem ekonomi atau akad perdagangan yang lebih adil di sisi Allah, lebih kokoh kesaksiannya dan jauh dari keragu-raguan yang memberikan peluang untuk berspekulasi dan manipulasi atau tindakan-tindakan yang menyimpang. Penjelasan ini dapat kita pahami bunyi ayat :
... ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوْا ...

Selanjutnya ayat ini memberikan pengecualian dari keterangan panjang lebar diatas :
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتوبواها...

Kecuali perdagangan yang sedang berlangsung (hadir : setiap pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu majlis begitupula dengan barang yang menjadi objek transaksi dan penggantinya seperti uang dinar, dirham dll) maka tidak berdosa kalau tidak menuliskannya. Dari penjelasan ayat ini dari awal hingga akhir dapat dipahami bahwa menurut konsep Al-Quran sistem perdagangan bisnis itu ada 2 macam yaitu:
1. Perdagangan Hadir atau sedang berlangsung dalam satu majlis tanpa perantara (perantara alat komunikasi seperti kartu kredit, pembayaran online, marketing online dll). Perdagangan ini bisa juga disebut dengan perdagangan cash (lawan dari credit) atau perdagangan muqabadah (serah terima tangan langsung lawan dari salam yang hanya menyebutkan sifat dan karakter barangnya saja tapi barangnya belum diserahkan).
2. Perdagangan Khalf sebagai lawan dari hadir, dimana transaksi jual beli dilakukan secara tertunda seperti Salam dan jual beli secara kredit. Jenis perdagangan inilah yang menjadi objek pembahasan tulisan ini.

Selanjutnya Ayat ini mengaklamasikan bahwa setiap akad jual beli yang dilakukan antara orang-orang mukmin harus disaksikan oleh para saksi tanpa memberikan mudharat bagi para penulis akad maupun bagi para saksinya, karena yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Makna ini terkandung dari bunyi ayat :

... وأشهدوا إذا تبايعتم ولايضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم . (البقرة : ٢٨٢) .



SEBAB TURUNNYA AYAT
Ibnu Abbas menjelaskan, "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As Salam [Jual beli salam adalah kebalikan kredit yaitu uang dibayar di muka kontan sedangkan barang diberikan secara tertunda] saja." Imam Al Qurthubi menerangkan, "Artinya, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama."

LANDASAN TEORI

Pengertian Kebijakan
Kebijakan dalam bahasa Arab sering digunakan dengan kata برنامج ج برامج atau خطوة ج خطوط تخطيط . Misalnya digunakan dalam kalimat
تخطيط الحكومة )) yang berarti kebijakan, perencanaan, program, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah.
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.


Pengertian Kebutuhan
حاجة ج حاجات yang dalam bahasa Arab berarti kebutuhan, keperluan hidup sehari-hari. Untuk memahami kata ini dengan jelas dapat digunakan dalam kalimat توفير الحاجات اليومية yang berarti memenuhi kebutuhan sehari-hari .
Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha.
Model akademis kebutuhan yang paling terkenal adalah model yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Dalam model itu, ia menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai tingkat kebutuhan, mulai dari keamanan sampai aktualisasi diri. Model ini kemudian dikembangkan lagi oleh Clayton Alderfer.
Pengertian Anggaran
Dalam Bahasa Arab anggaran sering disebut dengan نقد ج نقود yang berarti cash atau jumlah uang. Seperti أدفع له ٢٥ جنيه نقداً : yang beararti saya bayarr kepadanya (sejumlah uang) 25 pound tunai. Sering digunakan untuk menerangkan jumlah anggaran.
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut: …. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.


Pengertian Utang
Dalam bahasa Arab utang sering disebut دين ج ديون yang berarti utang. Penggunaannya seperti تحويل الدين artinya pengalihan utang.
Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur.
Metode pencatatan utang
Ada dua metode pencatatan utang, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure. Dalam account payable procedure, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur, yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang.
Dalam voucher payable procedure, tidak menggunakan kartu utang. Tapi menggunakan arsip voucher yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang.
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.





PEMBAHASAN

Sesuai dengan rumusan masalah di awal penulisan makalah ini, maka penulis akan membagi kandungan ayat ini kepada 4 hal yaitu :
1. Hukum yang diambil dari ayat
a. Hukum Jual Beli Kredit
2. Pembiayaan Defisit Anggaran
3. Pengelolan Utang

I. HUKUM YANG DIAMBIL DARI AYAT

Jual beli sistem kredit datang menyeruak diantara berbagai macam system bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat. Namun ada sebuah pertanyaan besar yang muncul, yaitu apa hukum jual beli kredit secara Islam, halalkah atau haram? kalau halal lalu bagaimana aturannya dan kode etiknya baik bagi penjual maupun bagi pembeli?
Inilah yang ingin saya bahas pada tulisan ini, saya mohon kepada Allah agar memberi petunjuk kepada kita semua agar semua aktiftas kita sesuai dengan jalan Nya. Amin

PENGERTIAN JUAL BELI KREDIT
Tulisan ini banyak mengambil faedah dari kitab Bai'ut Taqsith Ahkamuhu wa Adabuhu oleh Syaikh Hisyam bin Muhammad Ali Barghasy. Kitab ini dikatakan oleh Syaikh Abdulloh bin Abdur Rohman Al Jibrin dalam pengantarnya: "Saya telah membacanya dengan cermat dan berhati-hati, ternyata tutur bahasa dalil-dalil yang termuat di dalamnya membuat saya terkesan...".
Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan mermliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Adapun kredit yang dalam bahasa arab disebut Taqsith, dalam pengertian bahasa adalah bagian , jatah atau membagi-bagi.
Mengkredit hutang artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan.
Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlahjumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa jual beli kredit adalah pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dalam waktu yang ditentukan. Yang dhohir -WAllahu A'lam- bahwa definisi yang kedualah yang lebih tepat karena inti dari jual beli kredit adalah pembayaran yang tertunda dengan cara cicilan, bisa dengan adanya tambahan harga ataupun tidak, meskipun biasanya jual beli kredit itu memang dengan adanya tambahan harga dari yang kontan.

HUKUM JUAL BELI KREDIT
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada pada zaman ini menjadi dua pendapat, yaitu, Jual Beli Kredit Diharamkan Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dan lainnya. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut:
Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Dalam riwayat lainnya dengan lafadz, "Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba." .
Hadits yang senada juga datang dari Abdullah bin Amr bin Ash dan Abdullah bin Mas'ud dan lainnya.
Tafsir dari larangan Rasulullah, "Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi" adalah ucapan seorang penjual atau pembeli, "Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.". Penafsiran ini datang dari banyak ulama, yaitu Sammak bin Harb (salah seorang perawi hadits ini), Abdul Wahhab bin Atho', Ibnu Sirin; Thowus, Sufyan Ats Tsauri, Al Auza'l, Ibnu Qutaibah, Nasa'l, Ibnu Hibban.
Berkata Syaikh Salim Al Hilali, "Penafsiran ini adalah yang paling shohih, karena sebab berikut:
1. Bahwasanya tafsir seorang perawi hadits itu lebih didahulukan daripada lainnya.
2. Ini adalah yang difahami oleh kebanyakan ulama dari kalangan ahli hadits.
3. Ini juga yang difahami oleh para ulama bahasa dan ulama tabi'in.

Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa ucapan seseorang, "Saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya sekian dan kalau ditunda pembayarannya harganya sekian."Adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit.
Setelah memahami definisi jual beli kredit dan mengetahui bahwa telah terjadi perbedaan pandangan yang terjadi di antara para ulama', maka secara ilmiah, harus kita ketahui terlebih dahulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama' terhadap masing-masing pendapat mereka. Dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama' yang mengharamkan jual beli kredit telah diketahui, maka pada bagian kedua ini akan dijelaskan dalil-dalil yang membolehkannya. Apa saja?

Jual Beli Kredit Diperbolehkan
Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa jual beli kredit diperbolehkan, diantara yang berpendapat demikian di kalangan para ulama adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qoyyim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Al Jibrin dan lainnya. Namun kebolehan jual beli ini menurut para ulama yang memperbolehkannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang insya Ailoh kita sebutkan di belakang.
Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian;
1. Pertama, Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.
1. Firman Allah Ta'ala, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. (QS. Al Baqarah: 282)

Ibnu Abbas menjelaskan, "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As Salam [Jual beli salam adalah kebalikan kredit yaitu uang dibayar di muka kontan sedangkan barang diberikan secara tertunda] saja." Imam Al Qurthubi menerangkan, "Artinya, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama."

2. Hadits Rasulullah,
Dari Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah rnembeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai. Hadits ini tegas bahwa Rasululah mendapatkan barang kontan namun pembayarannya tertunda.
2. Kedua, Dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan.
1. Firman Allah Ta'ala,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mernakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jaian perniagaan yang berlaku dengan suka saran suka diantara amu. (Q.S. An Nisa': 29)
Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.
2. Hadits Rasulullah,
Dari Abdulloh bin Abbas berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas." [HR. Bukhari 2241, Muslim 1604]
Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan..

Hadits Bariroh. Dari Aisyah berkata, Sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayar sama sekali, maka Aisyah berkata padanya, ``Pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin saya membayar tebusanmu namun wala'mu menjadi milikku maka akan saya lakukan.'' Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata, ''Kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharapkan pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala'mu tetap pada kami.' Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini paa Rasulullah dan beliaupun bersabda,''Belilah dia dan merdekakanlah karena wala' itu kepunyaan yang memerdekakan .'' Dalam sebuah riwayat yang lain ``Bariroh berkata, ''Saya menebus diriku dengan membayar 9 Uqiyah, setiap tahun saya membayar satu uqiyah.'' [HR. Bukhari 2169, Muslim 1504]
Segi pengambilan dalil, dalam hadits ini jelas bahwa Bariroh membayarnya dengan mengkredit karena dia membayar sembilan uqiyah yang dibayar selama sembilan tahun, satu tahunnya sebanyak sebanyak satu uqiyah.

3. Dalil Ijma'
Sebagian ulama mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama. Diantara mereka adalah ;
1. Syaikh Bin Baaz saat menjawab pertanyaan tentang hokum menjual karung gula dan sejenisnya seharga 150 Real secara kredit, yang nilainya sama dengan 100 Real tunai. Maka beliau menjawab, "Transaksi seperti ini boleh-boleh saja karena jual beli kontan tidak sama dengan jual beli berjangka. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi Ijma' dari mereka atas diperbolehkannya jual beli seperti itu. Sebagian ulama memang berpendapat aneh dengan melarang penambahan harga karena pembayaran berjangka, mereka mengira bahwa itu termasuk riba. Pendapat ini tidak ada dasarnya, karena transaksi seperti itu tidak mengandung riba sedikitpun.".

2. Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin. Beliau berkata dalam Al Mudayanah hal. 4, "
Macam- macam hutang piutang;
�� Seseorang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan. Ini diperbolehkan. Misalnya: Seseorang membeli rumah untuk ditempati atau untuk disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana seandainya dijual kontan akan seharga 9.000 real, atau seseorang .membeli mobil baik untuk dipakai sendiri atau disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana harga kontannya adalah 9.000 real. Masalah ini tercakup dalam firman Allah Ta'ala, Wahai orang-orang yang beriman, apabita kalian berhutang piutang sampai waktu tertentu, maka catatlah. (QS. Al Baqarah: 282)

�� Seseorang membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dengan tujuan untuk memperdagangkannya.
Misal seseorang membeli gandum dengan pembayaran tertunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjualnya lagi ke luar negeri atau untuk menunggu naiknya harga atau lainnya, maka ini diperbolehkan karena juga tercakup dalam ayat terdahulu. Dan telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan berdasarkan Al Kitab, As Sunnah dan kesepakatan ulama." Teks yang terdapat dalamnya adalah: ''Syaikhul islam ditanya tentang seorang yang butuh pada seorang pedagang kain, lalu dia berkata, ''Berikan saya satu potong kain ini.'' Maka pedagang berkata,''Ini harganya tiga puluh, namun saya tidak menjualnya kecuali dengan lima puluh dengan adanya tempo pembayaran.'' Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Jawab beliau: ''Pembeli ini ada tiga macam: Pertama: Kalau tujuannya mengambil manfaat dari barang tersebut untuk makan, minum, pakaian, kendaraan, dan lainnya. Kedua: Tujuannya untuk memperdagangkan kembali. Dua macam ini boleh berdasarkan Al Kitab, As Sunnah dan Ijma'. Sebagaimana firman Allah: ``Dan Allah telah menghalalkan jual beli.'' Juga firmanNya: ''Kecuali jika dengan cara perdagangan yang saling rela antara kalian.'' Namun harus tetap menjaga syarat-syarat syar'i yang ada.'' (sedangkan macam yang ketiga tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita -penulis)] Syaikh Utsaimin berkata selanjutnya, "Tidak dibedakan apakah pembayaran tertunda ini dilakukan sekaligus ataukah dengan cara mengangsur. Semacam kalau penjual berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dan engkau bayar setiap bulan sekian ..."

4. Dalil Qiyas
Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit ini dikiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasululah karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda. Hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

5. Dalil Maslahat
Jual beli kedit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan umat. Berkata Syaikh Bin Baz disela-sela jawaban beliau mengenai jual beli kredit, "Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu mambayar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan."
Dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat baik yang mengharamkan jual beli kredit maupun yang membolehkannya telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Maka pertanyaan selanjutnya, pendapat manakah yang lebih mendekati kebenaran? Bagian ini membahas tarjih dari pendapat-pendapat yang ada tersebut.

Pendapat yang rajih
Dari pemaparan kedua madzhab diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa letak permasalahan hukum jual beli kredit ini terletak pada apakah hal ini masuk dalam larangan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, ataukah tidak? Dalam arti lain apakah ada penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran, ataukah tidak? Oleh karena itu kalau ada sebuah kredit yang tidak adanya perubahan harga dari kontannya maka keluar dari pembhasan ini, dan hukumnya jelas kehalalannya. Wallahu a'lam.
Yang Jadi perbincangan di kalangan ulama adalah kredit yang berbeda harga seandainya dibayar kontan. Yang nampak bagi kami -Wailohu a'lambahwasannya yang rojih adalah madzab yang kedua yang mengatakan bahwa jual beli kredit dibolehkan, namun tetap dengan berbagai syarat dan ketentuan yang insya Allah kita sebutkan di belakang. Hal ini karena hadits di atas bukan merupakan nash tentang diharamkannya jual beli kredit, karena para ulama masih berselisih tajam mengenai arti dari lafadz "Dua transaksi dalam satu transaksi." Padahal sudah maklum dalam kaidah hokum muamalah bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan.

Sanggahan Terhadap Para Ulama Yang Mengharamkannya
Hadits tentang larangan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli sama sekali tidak bisa dibawa dalam masalah ini, karena seorang penjual kalau mengatakan, "Saya menjual barang ini kalau tunai dengan harga Rp 100.000, sedangkan kalau dibayar sampai tahun depan dengan harga Rp 120.000." Maka ini ada dua kemungkinan:
1. Saat masih tawar menawar, maksudnya saat pembeli masih menimbangrnimbang apakah dia memilih yang tunai ataukah yang tahun depan, maka ini adalah proses tawar menawar. Dan sudah maklum bahwa proses tawar menawar bukan jual beli.
2. Kalau kemudian pembeli mengatakan, "Saya membelinya dengan Rp 120.000 sampai tahun depan, setiap bulannya insya Allah akan saya bayar 10.000,-, maka ini adalah satu transaksi jual beli bukan dua transaksi.

Lalu yang menjadi pertanyaan, mana dari proses ini yang bisa disebut dua
transaksi dalam satu transaksi? Berkata Imam Ibnul Qoyyim Al Jauziyah, "Sungguh amat jauh sekali bila hadits tersebut ditafsirkan telah mengindikasikan jual beli secara kredit seratus dan secara tunai lima puluh dinar misalkan, karena jual beli seperti ini tidak mengandung riba, tidak ada unsur manipulasi, tidak ada unsur perjudian dan tidak mengandung unsurunsur yang merusak. Penjual bisa memberi pilihan harga yang mana saja yang dia kehendaki. Itu tidak lebih mustahil daripada memberikan pilihan selama tiga hari untuk menyepakati atau tidak menyepakati jual beli tersebut."
Adapun penafsiran Sammak bin Harb, dikomentari oleh Imam Ibnul Qoyyim, "Penafsiran ini lemah, karena tidak ada riba dalam bentuk semacam ini, dan transaksi itu tidak mengandung dua transaksi, tetapi hanya satu transaksi saja dengan salah satu dari dua harga."
Sekarang mari kita lihat penafsiran para ulama tentang hadits Abu Hurairah tersebut. Berkata Imam Tirmidzi, "Itulah yang menjadi amalan para ulama. Sebagian para ulama bahkan menafsirkan bahwa yang disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli adalah seperti yang mengatakan, 'Saya menjual baju ini kepada anda dengan harga sepuluh dinar tunai, atau dua puluh dinar dengan pembayaran tertunda.' Sementara hingga mereka berpisah, mereka tidak mengambil salah satu dari dua transaksi tersebut. Kalau si pembeli mengambil salah satu transaksi itu saja saat berpisah, maka hukumnya mubah, yakni bila transaksi hanya berlaku untuk salah satu dari jual beli tersebut."
Madzhab Abu Hanifah dan sahabat beliau, "Kalau seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dua waktu pembayaran, lalu mereka berpisah dengan transaksi tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Karena penentuan dua waktu pembayaran tersebut pasti menyebabkan adanya dua harga pembayaran.
Namun kalau sekedar dikatakan, "Secara kontan sekian, dan dengan pembayaran tertunda sekian." Lalu transaksi dilakukan dengan satu dari dua pilihan tersebut, hukumnya boleh. Dari Al Juzjani, dari Muhammad dan ini juga pendapat Abu Tsaur."
Imam Al Khathabi berkata, "Penafsiran tentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli, memiliki dua sudut pandang;
• Pertama: Seseorang yang berkata, "Saya menjual pakaian ini kepada anda seharga sepuluh dinar kontan dan lima belas dinar kredit." Bentuk semacam ini tidak diperbolehkan, karena tidak diketahui mana harga yang dipilih oleh pembeli dan transaksi mana yang dilakukan. Kalau harga tidak diketahui, jual beli otomatis batal.

• Kedua: Orang yang berkata, "Saya menjual budak ini kepada anda seharga dua puluh dinar dengan syarat anda menjual budak wanita anda kepada saya seharga sepuluh dinar." Jual beli seperti ini jelas rusak.
Adapun apabila seseorang menjual dua barang dengan satu harga, seperti menjual sebuah rumah plus sepotong pakaian, hukumnya mubah saja. Bukan termasuk dua jual beli dalam satu jual beli.
Kemudian beliau menukil beberapa riwayat dari ulama lain lalu berkata, "Tapi kalau diselesaikan dengan satu transaksi saja, hukumnya sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini." Dan masih banyak lagi perkataan para ulama yang senada dengan hal di atas.

Pada bagian keempat, akan dibahas lebih dalam dan terperinci mengenai jual beli kredit ini. Dengan menukil fatwa-fatwa para ulama dari madzhab yang empat dan juga para ulama' kontemporer, dari pertanyaan-pertanyaan kasustis yang diajukan ke mereka, semoga pemahaman kita terhadap jual beli kredit ini semakin jelas.

II. Pembiayaan Defisit Anggaran


Sebagaiman telah penulis singgung diawal bahwa secara umum ayat ini menjelaskan tentang traksaksi jual beli yang tertunda bisa salam, penjualan atau pembelian kredit, utang dan lain-lain. Di awal pembahasan ini akan dijelaskan tentang kandungan ayat ini yang berkenaan tentang pembiayaan defisit anggaran. Menurut penulis banyak sekali implikasi-implikasi dari segala bentuk trasaksi jual-beli tertunda seperti ini yang akhirnya mengharuskan seorang pelaku ekonomi untuk lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan keuangan dan pembiayaan sehingga dapat mengambil keputusan bisnis dan manajemen yang tepat, efektif, konkret dan akurat.

Sasaran kebijakan fiskal ditetapkan secara konsisten berdasarkan pada target ekonomi makro yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini disusun kebijakan operasional untuk mencapai target-target yang hendak dicapai tersebut. Kerangka ekonomi makro disusun oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan difokuskan pada kebijakan umum yang hendak ditempuh oleh Pemerintah dan prioritas-prioritas kegiatan yang hendak dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk mendorong sasaran makro dimaksud, yang diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan diwujudkan melalui rencana belanja negara. Rencana belanja disusun dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah untuk menghimpun seluruh potensi penerimaan negara. Dalam hal terjadi kekurangan akibat belanja negara melampaui penerimaan negara, maka Pemerintah harus mencari sumber-sumber pembiayaan defisit. Pencarian sumber pembiayaan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan seluruh kewajiban Pemerintah di sisi pembiayaan yang mengikat dan tidak mungkin ditangguhkan. Agar kesinambungan fiskal tetap terjaga, maka besarnya sasaran defisit ditetapkan pada tingkat yang terkendali dalam jangka panjang. Penyusunan perkiraan penerimaan, pemilihan kegiatan prioritas, dan penentuan sumber pembiayaan dalam hal terjadi defisit, merupakan proses yang dinamis dan diperhitungkan secara cermat hingga dicapai suatu keseimbangan dan kombinasi yang optimal diantara ketiga komponen tersebut, sehingga APBN dapat secara obyektif mencerminkan upaya pencapaian target.

Dalam penentuan besaran pembiayaan defisit dan identifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan batasan-batasan risiko yang dihadapi karena besaran defisit yang tidak terkendali dapat mengganggu kesinambungan fiskal. Indikator kesinambungan fiskal antara lain dapat diukur dari rasio defisit terhadap kemampuan perekonomian secara keseluruhan (rasio defisit terhadap PDB) yang berada pada tingkat yang cukup terkendali. Di samping itu, kesinambungan fiskal juga ditunjukkan oleh rasio besarnya jumlah utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional (rasio utang terhadap PDB) yang harus menunjukkan penurunan. Rasio utang menjadi indicator yang lazim digunakan untuk mengukur kesinambungan fiskal mengingat utang sebagai sumber pembiayaan defisit pada waktu yang telah diperjanjikan harus dibayar kembali.

Dengan demikian, apabila kemampuan utang untuk menutup defisit dan kemampuan membayar kembali tidak diperhitungkan, dikhawatirkan dapat menganggu fungsi kebijakan fiskal dalam mendorong perekonomian dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.

Struktur Pembiayaan Nonutang
Struktur pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang pada tahun anggaran 2009 direncanakan melalui dua sumber:
1. Perbankan dalam negeri, yang berasal dari setoran rekening dana investasi (RDI) dan pelunasan piutang negara yang ada pada Pertamina sebesar Rp9,8 triliun.
2. Non perbankan dalam negeri yang berasal dari:
a. Penerimaan privatisasi BUMN direncanakan sebesar Rp1,0 triliun;
b. Penjualan aset direncanakan sebesar Rp565,0 miliar;
c. Dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN direncanakan sebesar negative Rp13,1 triliun, yang akan dialokasikan untuk:

i. Investasi pemerintah sebesar Rp1,0 triliun
ii. Penyertaan modal Negara dan restrukturisasi BUMN direncanakan sebesar Rp11,1 triliun
iii. Dana kontinjensi untuk PT PLN (Persero) direncanakan sebesar Rp1,0 triliun.
Postur dari struktur pembiayaan nonutang untuk tahun anggaran 2009 disajikan pada Tabel VI.4.


Struktur Pembiayaan Utang
Struktur pembiayaan yang berasal dari utang pada tahun 2009 direncanakan melalui:
1. Pembiayaan Utang Dalam Negeri, yang terdiri dari:
a. Penerbitan Surat Berharga Negara dalam negeri neto sebesar Rp58,3 triliun yang berasal dari penerbitan SBN yang terdiri dari Obligasi Negara, SPN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar domestik;
b. Penarikan pinjaman dalam negeri, dalam RAPBN belum direncanakan mengingat belum ada kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2009 memenuhi syarat dan ketentuan untuk dapat dibiayai dengan pinjaman dalam negeri.

2. Pembiayaan Utang Luar Negeri, yang terdiri dari:
a. Penerbitan Surat Berharga Negara valuta asing (valas) sebesar Rp36,4 triliun yang berasal dari penerbitan SBN dan SBSN di pasar internasional;
b. Penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp46,0 triliun yang berasal dari penarikan pinjaman program sebesar Rp21,2 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp24,9 triliun;
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp59,6 triliun.

Secara neto pembiayaan yang bersumber dari utang dalam tahun 2009 direncanakan kan mencapai Rp81,1 triliun. Struktur pembiayaan utang disajikan dalam Tabel VI.5. berikut.


Mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, target pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) tiap tahun disajikan dalam jumlah tambahan nilai bersih (neto). Hal ini terutama dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah agar dapat menerbitkan dan/atau membeli kembali utang baik untuk pengelolaan portofolio dan risiko maupun untuk pengembangan pasar serta mengakomodasi dinamika yang terjadi di pasar keuangan. Secara bruto (gross) berapapun jumlahnya, Pemerintah dapat menerbitkan SBN sepanjang jumlah neto SBN yang diterbitkan selama tahun 2009 tidak melampaui jumlah maksimal yang telah mendapatkan persetujuan DPR dengan tetap memperhatikan tingkat biaya dan risiko yang terkendali. Persetujuan DPR tersebut hanya terbatas pada jumlah tambahan nilai bersih penerbitan SBN tanpa melihatc rincian jumlah dan jenis instrumen utangnya. Hal ini salah satunya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah dalam menentukan komposisi jumlah dan jenis instrumen utang yang akan diterbitkan, dengan tetap memperhatikan kondisi pasar. Pada akhir tahun Pemerintah akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pada DPR secara lebih terinci hasil penerbitan untuk pembiayaan yang telah dilakukan, termasuk kegiatan pengelolaan portofolio utang.
Pada masa mendatang Pemerintah memandang fleksibilitas pembiayaan yang disetujui oleh DPR tidak hanya diberlakukan pada pembiayaan SBN neto, akan tetapi hal ini juga diberlakukan terhadap tambahan nilai bersih pembiayaan utang secara keseluruhan mengingat pembiayaan melalui utang yang semakin dominan. Untuk itu, diperlukan suatu tingkat fleksibilitas dalam penggunaan instrumen utang, baik surat berharga maupun pinjaman, sepanjang kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi pada biaya dan risiko yang terkendali. Dengan demikian Pemerintah dapat melakukan pemilihan sumber secara lebih tepat, dengan memperhitungkan dan membandingkan efisiensi biaya dan minimalisasi risiko sehingga pada akhirnya pengelolaan utang dapat dilakukan secara optimal dalam mengakomodasi perkembangan kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan yang dinamis.








III . Strategi Pengelolaan Utang
Dalil yang digunakan untuk membahas tentang transaksi atau akad hutang ini adalah Surat Al-Baqarah : 282





Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu berhutang dengan sebuah hutang hingga waktu tertentu hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah ada seorang penulis diantara kamu menuliskannya secara adil, dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya, dan hendaklah menuliskan dan mendiktekannya orang yang mempunyai hak dan hendaklah ia takut kepada Allah dan tidak menguranginya sedikitpun, jika orang yang mempunyai hak itu bodoh atau lemah atau tidak dapat menuliskannya maka hendaklah walinya yang menuliskannya secara adil, dan berikanlah kesaksian dua orang laki-laki diantara kamu, jikalau tidak ada dua orang laki-laki maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang disukai untuk menjadi saksi, jika salah satu perempuan ini tersesat maka diingatkan oleh yang lain, dan janganlah enggan para saksi itu bila dipanggil dan janganlah kamu lalai menuliskannya kecil maupun besar hingga kepada waktunya, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah , lebih baik untuk kesaksian dan pendekatan agar kamu tidak ragu-ragu kecuali perdagangan yang sedang berlangsung (hadir) diatur diantara kamu maka kamu tidak berdosa jika tidak menuliskannya, berikanlah kesaksian jika kamu melakukan jual beli dan tidak dimudharatkan penulis maupun saksi, jika kamu melakukannya maka itu adalah kefasikan bagimu, bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarimu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS Al-Baqarah: 282).

Penjelasan:

Instrumen Keuangan Bukan Utang
Instrumen keuangan bukan utang adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah dengan prinsip syariah yang memungkinkan pemiliknya memperoleh bagi hasil dan dapat diperdagangkan (tradable) pada harga pasar. Selain itu, kepemilikan atas sertifikat ini mencerminkan kepemilikan akan suatu proyek (kegiatan) pemerintah yang dapat mendatangkan pendapatan.


A. Instrumen Ijarah
Adalah contoh pertama dari instrumen keuangan bukan utang yaitu suatu sertifikat yang ditawarkan kepada public sebagai bukti kepemilikan atas proyek pemerintah seperti infrastruktur (jalan, jembatan), fasilitas kesehatan, pendidikan, mesin dan peralatan, pelabuhan udara, dan lain-lain. Proyek-proyek tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui dana yang diperoleh dari pemilik ijarah. Pemerintah di sini adalah penyewa dan apabila kelak proyek tersebut mendatangkan keuntungan maka pemilik ijarah sebagai investor akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan tersebut.
Pemilik ijarah bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan proyek demikian pula pemerintah menjaga pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai harapan kedua pihak. Pemerintah sebagai penerbit ijarah wajib menuliskan di dalam prospektus bahwa pemilik ijarah dapat menjual kepemilikannya pada harga pasar yang mencerminkan nilai pasar proyek tersebut.
Bentuk-bentuk ijarah yang biasa diterbitkan antara lain,
(1) perpetual (renewable ijarah instrument), yaitu sertifikat ijarah yang dapat diperbaharui setelah jatuh tempo.
(2) Temporary ijarah yaitu ijarah yang tidak dapat diperbaharui dan nilainya semakin menurun (gradually losses its value) dalam interval (periode) umur ijarah, dan
(3) declining ijarah yaitu ijarah yang diterbitkan dengan kemungkinan bagi penyewa (pemerintah) untuk memiliki proyek dalam periode tertentu sehingga dalam hal ini ijarah merupakan pula debt equity swap.

B. Profit and Loss Sharing Instrument
Instrumen ini terdiri dari sharikah dan mudarabah yang mensyaratkan bagi hasil dan bagi kerugian dalam prosentase yang disepakati bersama. Ciri umum dari instrumen sharikah adalah berkurangnya hak pengelolaan pemerintah dan beralih kepada pemilik sharikah (investor). Keuntungan bagi pemerintah adalah proyek tetap berjalan dengan manajemen dan tenaga ahli dari swasta namun pemerintah masih memiliki kontrol terhadap proyek tersebut.
Sedangkan pemilik sharikah (investor) mendapatkan hak pengelolaan proyek selain menyediakan pembiayaan. Instrumen sharikah dapat diperdagangkan dan pemerintah dapat meningkatkan (menurunkan) kepemilikannya melalui pasar sekunder. Sementara itu, mudarabah adalah bentuk yang paling ideal bagi proyek-proyek pemerintah yang strategis (income earning projects) seperti di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, komunikasi, dan lain-lain. Pengalaman empiris perbankan Islam menunjukkan bahwa mudarabah berpotensi memobilisasi dana dalam jumlah besar selain memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengusahakan keahlian manajerial sehingga memberikan ekspektasi positif bagi investor (pemilik mudarabah). Sebagai instrumen keuangan, mudarabah dapat diterbitkan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang oleh pemerintah pusat, daerah maupun swasta (yang di back-up pemerintah) serta dapat berbentuk perpetual, temporary dan declining seperti ijarah.

C. Instrument Output Sharing
Dengan instrumen ini, pemerintah menjual proyek atau harta tetap (fixed asset) seperti jalan tol, infrastruktur, dll kepada pemilik sertifikat. Selanjutnya, pemilik sertifikat menunjukkan sebuah agen (managing partner) yang akan mengelola proyek tersebut termasuk menanggung biaya operasional. Pemerintah dalam hal ini dapat ditunjuk sebagai managing partner yang menanggung biaya operasional namun di sisi lain akan mendapatkan bagi hasil dari proyek yang ditangani.

Instrumen Keuangan Utang
Sementara itu, instrumen keuangan utang adalah pilihan lain untuk menutupi defisit anggaran terutama bagi keperluan jangka pendek. Namun demikian, ekonomi Islam mempunyai aturan pokok dalam hal ini. Pertama, utang hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan nilai yang tertera di awal periode dan tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang yang umumnya dikompensasikan dalam bentuk bunga. Kedua, utang tidak dapat ditukar dengan utang. Bentuk-bentuk umum instrumen ini antara lain murabahah, salam, istisna dan obligasi ijarah.

Pengelolaan utang dilakukan dengan tujuan agar dalam jangka panjang dapat dicapai biaya utang yang minimal dengan tingkat risiko yang terkendali, memerlukan strategi yang terarah dan mampu digunakan sebagai pengukuran kinerja. Secara garis besar, strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah mengarah pada tujuan pengelolaan utang yang dapat:

(i) menjamin terpenuhinya kebutuhan pembiayaan secara efisien dan mendukung kesinambungan fiskal;
(ii) menjaga agar pengelolaan dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang terutama untuk meminimalkan risiko; dan
(iii) mengembangkan upaya-upaya agar pinjaman yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan sesuai dengan perkiraan biaya.

Dalam penyusunan strategi utang, Pemerintah akan memperhatikan dan memasukan berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bahan pertimbangan yang akan mempengaruhi strategi yang ditempuh. Faktorfaktor yang mempengaruhi strategi yang ditempuh antara lain adalah:
(i) posisi dan struktur utang saat ini,
(ii) kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi,
(iii) daya dukung operasional dalam pengelolaan utang,
(iv) kondisi pasar baik global maupun domestik,
(i) aturan-aturan yang mendukung baik terkait dengan instrumen, aturan pasar dan aturan yang mengatur investor dan investasi, dan lain-lain,
(ii) (vi) status kemajuan dari beberapa hal terkait dengan pengelolaan utang seperti komitmen utang, rencana penarikan utang, perjanjian penundaan utang, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut bersifat dinamis dan berkembang, yang perlu direspon secara periodik dengan meninjau kembali strategi dan membuat penyesuaian terhadap strategi tersebut agar tetap berada pada upaya untuk pencapaian tujuan.
Dalam lima tahun terakhir, meskipun secara persentase terhadap PDB utang menunjukkan besaran yang cenderung semakin menurun, namun secara nominal jumlah utang Pemerintah terus mengalami peningkatan. Peningkatan nominal utang dipengaruhi oleh:
(i) penambahan utang neto , dan
(ii) perubahan berbagai nilai tukar dari utang yang dimiliki.

Kecenderungan peningkatan pembiayaan melalui utang sudah barang tentu akan secara nominal meningkatkan jumlah utang pemerintah. Kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang neto yang meningkat telah berakibat pada peningkatan outstanding utang dari Rp1.294,8 triliun pada tahun 2004 dan secara gradual meningkat menjadi Rp1.465,1 triliun pada bulan Juni 2008. Walaupun terjadi peningkatan dalam posisi utang, namun secara relatif rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan. Penurunan ini juga diimbangi dengan penurunan komposisi utang dalam valuta asing dari 50 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 47 persen pada akhir tahun 2007. Masalah yang masih dihadapi saat ini adalah pada struktur jatuh tempo, yang masih cukup tinggi hingga beberapa tahun ke depan.
Dengan melihat kondisi portofolio, pengelolaan utang akan lebih diarahkan untuk menyeimbangkan struktur utang baik dari sisi komposisi nilai tukar, maupun dari sisi struktur jatuh temponya. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan akan diarahkan pada tujuan tersebut secara konsisten dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Melihat kondisi tersebut, dalam upaya menyeimbangkan struktur portofolio, maka pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang dapat menambah posisi (outstanding) utang, diupayakan semaksimal mungkin diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Dari sisi struktur jatuh tempo, dengan melihat kondisi saat ini, tambahan kebutuhan pembiayaan akan semaksimal mungkin diupayakan dapat dipenuhi dari utang dengan tenor yang panjang. Keseimbangan dalam struktur tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan biaya yang diperlukan agar efisensi pengelolaan utang dapat dicapai.
Dalam konteks pengelolaan SBN, upaya yang dapat mendukung pencapaian struktur portofolio dilakukan dengan:
(i) Memperkaya jenis instrumen yang mampu mendukung kebutuhan investasi dari kelompok investor yang beragam,
(ii) Mendukung pembangunan infrastruktur pasar yang dapat mendukung aktivitas dan likuditas perdagangan dan efisiensi pasar, dan
(iii) Menganalisis potensi permintaan secara lebih cermat dan memanfaatkan setiap momentum pasar yang terbuka yang sejalan dengan pencapaian tujuan pengelolaan.
Momentum pasar yang terbuka diantaranya dapat dimanfaatkan untuk melakukan penukaran utang (debt switch) dalam rangka restrukturisasi utang jatuh tempo.
Dalam konteks pengelolaan pinjaman luar negeri, pencapaian struktur portofolio untuk pembiayaan melalui pinjaman saat ini baru dilakukan dengan melihat pilihan yang terbuka dan dapat dinegosiasikan terutama terkait dengan tingkat kelunakan (concessionality) pinjaman, pilihan jenis bunga yang tersedia, pilihan nilai tukar yang ditawarkan, pilihan pola pelunasan, atau pilihan lain misalnya konversi nilai tukar. Dalam hal pinjaman kegiatan (project loan), upaya untuk mempercepat penarikan dengan menerapkan readiness criteria yang tegas juga akan sangat mendukung upaya pencapaian efisiensi pengelolaan utang.
Sementara, untuk pinjaman yang sudah outstanding, pengelolaan portofolio dapat dilakukan dengan upaya restrukturisasi pinjaman, penyederhanaan komposite nilai tukar terutama untuk pinjaman dalam nilai tukar Special Drawing Rights (SDR), dan memanfaatkan tawaran yang sekiranya favourable seperti melakukan debt swap dengan lender.

PENUTUP

1 . KESIMPULAN

1. Ayat 282 dari Surat Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita melakukan transaksi jual beli pada umumnya yang berkaitan dengan muamalah dan pengelolaan hutang serta segala proses transaksi dan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Ayat ini pada prinsipnya membicarakan transaksi jual beli yang dilakukan secara tertunda dengan berbagai macam sifat kondisi dan bentuk dari jual beli tertunda tersebut.
2. Jual beli tertunda dapat dimasukkan kedalam kategori utang seperti jual beli Salam dan jual beli kredit/cicilan di karenakan pelunasan maupun serah terima barang dalam transaksi ini dilakukan secara berangsur atau tidak dilakukan secara langsung pada waktu dan majlis atau tempat terjadi akad atau transaksi jual beli tersebut.
3. 2 kondisi dari identitas dan karakter penulis (notaris) yang mencatat transaksi Jual Beli utang tersebut:
a. Orang yang berhak (mempunyai wewenang), adil, tidak enggan menuliskannya, bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi sedikitpun nilai maupun keadaan transaksi utang tersebut. Keadaan seperti dapat dikatakan sebagai kondisi pertama dimana penulis transaksi ini adalah orang yang mempunyai hak langsung.
b. orang yang mempunyai hak untuk menuliskan itu bodoh, lemah atau tidak dapat menuliskan atau melakukan tugasnya, maka yang berhak menggantikannya sebagi penulis adalah walinya. Wali yang menuliskan ini harus disertai dengan dua orang saksi dari laki-laki mukmin yang adil, bertakwa, bila tidak ada dua laki-laki maka bisa digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang disukai untuk menjadi saksi.

4. Sistem ekonomi atau akad perdagangan seperti yang dijelaskan ayat ini (Sistem Ekonomi Islam ) merupakan sistem ekonomi atau akad perdagangan yang lebih adil di sisi Allah, lebih kokoh kesaksiannya dan jauh dari keragu-raguan yang memberikan peluang untuk berspekulasi dan manipulasi atau tindakan-tindakan yang menyimpang.

5. Konsep Al-Quran tentang sistem perdagangan bisnis itu ada 2 macam yaitu:
1. Perdagangan Hadir atau sedang berlangsung dalam satu majlis tanpa perantara (perantara alat komunikasi seperti kartu kredit, pembayaran online, marketing online dll). Perdagangan ini bisa juga disebut dengan perdagangan cash (lawan dari credit) atau perdagangan muqabadah (serah terima tangan langsung lawan dari salam yang hanya menyebutkan sifat dan karakter barangnya saja tapi barangnya belum diserahkan).
2. Perdagangan Khalf sebagai lawan dari hadir, dimana transaksi jual beli dilakukan secara tertunda seperti Salam dan jual beli secara kredit. Jenis perdagangan inilah yang menjadi objek pembahasan tulisan ini.

6. Kredit adalah Pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan.
7. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan.
8. Yang rajih -wallahu a'lam- adalah dibolehkannya jual beli kredit dengan beberapa syarat dan ketentuan meskipun ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi pelaku jual beli sistem kredit dan juga mengenai adab-adab penjual dan pembeli sistem kredit.

2 . SARAN
Penerbitan utang baru diperlukan dalam rangka pengelolaan risiko pembiayaan (financing). Hal ini dilakukan dengan menerbitkan surat utang baru bertenor lebih panjang untuk membayar utang lama (baik dalam negeri maupun luar negeri) yang jatuh tempo. Tidak dapat disetujui langkah ini disebut sebagai strategi gali lubang tutup lubang. "Memang ini boleh dikatakan gali lubang tutup lubang. Tetapi, di dalam gali lubang tutup lubang ini. kita harus mendapatkan terms yang lebih baik. Ini bisa kita lakukan, misalnya jangka waktunya lebih panjang. Yang tadinya hanya bisa utang lima tahun, sekarang bisa sampai 10 tahun, bahkan 30 tahun, baik itu utang dalam negeri maupun luar negeri. Ini untuk mengurangi refinancing risk." ujarnya.
Penerbitan utang juga diperlukan sebagai acuan (benchmarking) dalam penetapan harga bagi aset finansial lain di pasar modal atau pasar uang. Untuk kepentingan benchmarking ini. Perlu dilakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) secara reguler. Pengembangan pasar SBN bukan hanya bisa menjadi tumpuan pembiayaan APBN, tetapi juga landasan bagi pengembangan pasar modal secara keseluruhan. Pasar modal, termasuk pasar uang, itu bertumpu pada sejauh mana pasar surat berharga suatu negara berkembang karena harga surat berharga negara menjadi acuan aset keuangan lainnya.
Ketiga, pengadaan utang baru juga diperlukan dalam rangka meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar (market depth). Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah suplai instrumen tertentu ke pasar.
Keempat, penerbitan utang baru juga diperlukan dalam rangka diversifikasi instrumen atau jenis surat berharga negara (SBN) baru guna memperluas basis investor atau sumber pembiayaan, terutama di dalam negeri. Kita tak bisa bergantung pada perbankan saja, apalagi perbankan dalam negeri. Kita sudah belajar dari krisis tahun 1997/1998. Keterpurukan waktu itu dipicu oleh krisis sektor keuangan dan perbankan sehingga dampak-nya terasa sampai sekarang. Pada saat perbankan kolaps, kita tak punya altematif. Berbeda dengan negara maju yang sudah memiliki pasar modal. Pasar modal di negara kita belum berkembang dengan baik.
Penerbitan utang baru juga bisa menjadi instrumen investasi atau instrumen pengelolaan kas negara atau instrumen investasi. Berbagai negara maju menggunakan untuk mengelola kelebihan uang tunai mereka.
Hal ini terutama penting untuk negara seperti Indonesia yang profil jatuh tempo utangnya cenderung menumpuk pada suatu periode tertentu sehingga tanpa adanya upaya menata kembali profil jatuh tempo utang, risiko gagal bayar utang (default) dan biaya yang diperlukan untuk me-refinancing utang juga sangat besar.
Utang yang semakin besar, tidak perlu dikhawatirkan sejauh itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan masih dimungkinkan melakukan refinancing. Defisit APBN dan refinancing memang meningkat sehingga utang juga nambah. Tetapi, utang itu harus dilihat untuk apa Kalau itu untuk restrukturisasi atau pengelolaan terhadap risiko refinancing, ya enggak apa-apa dong. Kalau kita menambah utang dan tiap sen utang itu bisa kita keloladengan baik untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif sehingga PDB naik dan rasio utang terhadap PDB mengecil, tidak masalah. Sepanjang cosf-nya juga masuk akal. Itu namanya bukan ketagihan.
Risiko lainnya adalah risiko pasar atau risiko finansial, seperti risiko terhadap perubahan suku bunga, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko likuiditas. Risiko suku bunga bisa ditekan dengan mengurangi porsi surat utang dengan tingkat suku bunga variabel dalam portofolio utang kita. Sementara risiko nilai tukar bisa dikurangi dengan mengurangi porsi utang dalam denominasi valuta asing. Itu sudah kita lakukan. Porsi obligasi variable rate yang tadinya 55 persen sekarang tinggal 30 persen. Demikian pula porsi pinjaman dalam valas. Porsi utang rupiah sekarang ini masih di atas 50 persen.
Risiko likuiditas bisa ditekan dengan diversifikasi instrumen dipasar. Yang dimaksud risiko likuiditas, kalau orang yang memegang obligasi kita-terutama yang jangka panjang-perlu uang, dia enggak bisa menjual ke market atau bisa jual ke market, tetapi dengan diskon yang sangat besar. Jadi, instrumen tak likuid..
Peran surat berharga negara sebagai instrumen fiskal, instrumen moneter, instrument pengelolaan portofolio utang negara, instrumen benchmarking, dan instrumen pengelolaan kas negara itu membuat penambahan utang atau penerbitan surat utang negara akan tetap dilakukan pemerintah kendati tak ada lagi defisit yang perlu ditutup atau APBN mengalami surplus.
Jadi, kalau ditanya, sampai kapan kita akan bergantung pada utang atau terus membuat utang baru? Mungkin tak ada yang bisa menjawab. Pemerintah sendiri tidak ada target definitif. kalau pinjaman luar negeri mungkin bisa. Sejak tahun 2005. pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan sebagai dampak dari semakin menurunnya kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Selain itu, jumlah pinjaman yang jatuh tempo juga jauh melampaui jumlah pinjaman baru yang dilakukan. Jadi terjadi negative net aafitional external loans," ujarnya
Untuk utang domestik, sampai kapan pun, sepanjang masih ada orang yang kelebihan uang mau investasi, akan tetap diperlukan instrumen seperti SBN. Artinya, ya nambah utang terus.
DAFTAR PUSTAKA

Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putera, 1989
M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: M. Mustangin, Dana Bakti Wakaf, 1997
Metwally, M.M., A Behavioural Model of An Islamic Firm, Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif, Malaysia: Longman, 1992.
Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
Chapra, Umar, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Ikhwan Abidin Gema Insani Press, 2000
Karim, Adiwarman Azwar, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia), 2002.
BAPEPAM, Panduan Reksa Dana, Jakarta: BAPEPAM, 2007.
Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Peraturan nomor: 5/7/pbi/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, Jakarta: Bank Indonesia.
Baqi, Fu’ad Abdul, Mu’jam al-Mufahrasy lialfadzi Qur’an
Khan, Muhammad Akram, The Role of Government in the Economy, USA: The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2, 1997.
Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, Pondok Pesantren Krapyak, 1983
Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Zainal Arifin Gema Insani Press, 1997.
Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Jakarta: Rabbani Press, 1995.
Asmara, Eka Noor, dkk, Akuntansi Pengantar 1(Proses Penyusunan Laporan Keuangan), Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1996.
Halim, Abdul, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba, 2004.
Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
Kieso, Donald E., dkk, Intemediate Accounting, Edisi sebelas, USA: John wiley & Sons, Inc.,
2004.
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, 2002.
Achien, H. Iggi, Investasi Syariah di Pasar Modal, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mulyadi, Hand Out kuliah Akuntansi Manajemen, 2005.
Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta: Pustaka Pergaulan.
Suwardjono, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE, 2005.
Due, John F., Government Finance, Homewood Illinois: Richard D. Erwin, Inc., 1963.
Shaviro, Daniel, Do Deficits Matter ?, Chicago: The University of Chicago Press, 1997.
Syaikh Hisyam bin Muhammad Ali Barghasy. Bai'ut Taqsith Ahkamuhu wa Adabuhu
DR. Al Amin Al Haj, dosen bidang fiqh syariat di Universitas Ummul Quro Makkah Al Mukarromah, Hukmul Ba'i bit Taqsith.
Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi.
Syaikh Hisyam bin Muhammad Ali Barghasy , Bai'ut Taqsith Ahkamuhu wa Adabuhu , Terjemahan Ustadz Abu Umar Al Maedani, Solo: At Tibyan.
Imam Al Albani, Irwa'ul Gholil
Syaikh Salim Al Hilali , Al Manahi Asy Syariah
Imam Al Albani, Silsilah Ash Shohihah
Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi
Imam Bukhari, Shahih Bukhari
Imam Muslim, Shahih Muslim
Syaikh Abduloh Al Jarulloh, Ahkamul Fiqh
Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin, Al Mudayanah
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa
Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin, Al Mudayanah
Syaikh Jarulloh, Ahkamul Ba'i
Imam Ibnul Qoyyim, I'lamul Muwaqqi'in
Imam Abi Daud, Tahdzib Sunan Abi Dawud
Imam At-Tarmidzi, Sunan Tirmidzi
Imam Ath Thabrani , Ikhtilaful Fuqoha'
Imam Al Khathabi , Ma'alalimus Sunan
Ibnu Qudamah, Al Mughni
Asy- Syaukani, Nailul Author
Imam AlBaghawi, Syarhus Sunnah Al Baghowi

COPING WITH THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS: THE EAST ASIAN EXPERIENCE

Authors: Prof. PhD. Toma Sorin-George
Faculty of Administration and Business, University of Bucharest, e-mail: tomagsorin62@yahoo.com
Prof. PhD. Marinescu Paul
Faculty of Administration and Business, University of Bucharest, e-mail: paulmarinescu1@gmail.com
Lect. PhD. Răzvan-Mihail Papuc
Faculty of Administration and Business, University of Bucharest, e-mail: razvan-mihail.papuc@drept.unibuc.ro
Lect. Assist. Hudea (Caraman) Oana Simona
Faculty of Social and Administrative Sciences, “Nicolae Titulescu” University e-mail: caraman_simmy2005@yahoo.com

Abstract:
Since 2008 the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) countries have been in recession and the gross domestic product (GDP) growth in developing world has significantly decreased. The economic slowdown started from the United States of America (USA) and spread all over the world.
Our paper examines the way East-Asian countries are coping with the global financial crisis facing major challenges as falling commodities prices, contracting export markets, drop in stock market prices, and increasing unemployment. Based on literature review and a study case (Singapore), it argues that many East Asian countries have weathered the global financial crisis better than other countries of the world. Despite the crisis, some of these Asian countries pressed ahead with their economic and financial reforms including liberalizing their currencies, to ensure the long term competitiveness of their economies. However, the global financial crisis seriously weakens growth and profits worldwide, including East Asia.

Keywords: financial crisis, East Asia, Singapore, recession, gross domestic product

JEL classification: E60, F30, G01

Rezumat:
Tarile OECD se afla in recesiune din anul 2008, iar cresterea produsului national brut in tarile in dezvoltare a scazut in mod semnificativ. Recesiunea a inceput in SUA si s-a extins in intreaga lume. Lucrarea noastra cerceteaza modul in care tarile din Asia de Est lupta impotriva crizei financiare globale, confruntandu-se cu scaderea preturilor marfurilor, contractia pietelor de export, declinul cotatiilor pietei bursiere, si un somaj in crestere. Bazata pe cercetarea literaturii de specialitate si pe un studiu de caz (Singapore), lucrarea argumenteaza ca multe tari din Asia de Est au reusit sa se comporte mai bine in conditiile crizei financiare globale decat alte tari ale lumii. In ciuda acestei crize, unele din aceste tari asiatice au continuat reformele lor economice si financiare incluzand liberalizarea monedelor lor, pentru a asigura competitivitatea pe teremn lung a economiilor lor. Totusi, criza financiara globala a redus cresterea si profiturile peste tot in lume, inclusiv in Asia de Est.

Cuvinte cheie: criza financiara, Asia de Est, Singapore, recesiune, produs national brut

Clasificare JEL: E60, F30, G01

Introduction
Since the end of the twentieth century much has been debated and written about the financial crises, in the academic environment and scientific research circles as well as in the popular press. Today’s global financial crisis seems to be the deepest recession since World War II.
The aims of our paper are to undertake an analysis of the factors leading to recent financial crises and to examine the way East Asian countries are coping with these crises. In line with these objectives, the paper is designed to answer to the following questions: What were the policy responses to the crises? What lessons can be learnt? We address these questions by reviewing the literature and presenting a study case.
The first section of the paper discusses the background of the global financial crisis. The second section emphasizes the characteristics of the last two crises in East Asian countries and presents the case of Singapore. In the concluding section some observations are made from the authors’ perspective.

The background of the global financial crisis
The roots of the global financial crisis lay in the American subprime mortgage market. As the relatively long expansionary monetary policy kept the interest rate low and encouraged borrowing for real estate, financial institutions provided loans to people who were not capable of repaying them- the subprime borrowers [7]. Financial institutions financed their portfolios with less and less capital (increase in leverage), obtaining higher rates of return on that capital [3].
Early warning signals of the crisis were: abundant liquidity, excessive and imprudent credit expansion, rapid increases in property asset prices (e.g. US property prices rose 50 % between 2001 and 2006). The diffusion of the crisis from the financial sector to the real economy manifested itself early in trade and retail [18]
Despite massive interventions of national governments, the supply of credit has shrunk, the stock markets have suffered huge losses, and many banks and companies went bankruptcy. As the crisis spread all over the world and is expected to be deeper and more prolonged than previously anticipated, a global recession gained plausibility. According to the Asian Development Bank, the major industrial countries are already in or close to recession [19].
In 2009, the Group of 20 (G-20) Summit promoted the idea of moving towards a “global new deal” based on the establishment of a set of new international co-operative arrangements across national borders. Once again, the world financial system is endangered and the need to create an international policy co-ordination is essential for the effective protection of the global financial architecture. In this respect, B. Rhodes, the chairman of Citibank, argues that there are four key priorities for the G-20 as follows [16]:
 Emerging markets. The exceedingly funding environment exacerbated by heavy refinancing needs in the near term, the deleveraging and repatriation of funds, the retrenchment by private-sector creditors are major challenges for the emerging markets.
 Financial protectionism and economic nationalism. As loss of liquidity represents a fundamental problem not only in specific countries but also on a global scale, some authorities have recently instituted local requirements without international co-ordination that may trigger similar responses by other authorities (e.g. protectionist barriers).
 Regulation. Internationally coordinated approaches that led to more effective international regulatory norms and accounting standards are essential to retain the benefits of the international market in financial services.
 Restoration of liquidity. The restoration of sufficient levels of trade financing globally is urgently required.
Cooperation and collaboration among all affected countries should build upon the favorable momentum created by the G-20 Summit [20]. In this respect, East Asia represents a good example.

East Asia: from one financial crisis to another
One of the most contagious of recent financial crises, the East Asian crisis of 1997 was largely unanticipated. Some countries were hit directly (e.g. Malaysia, Indonesia, Thailand, South Korea, Philippines) while others were severely affected (e.g. Singapore, Taiwan, Hong Kong). Thailand was at the epicenter of what has been called the first modern financial crisis in the age of globalization. In the last decade different opinions related to the causes of the crisis and key policy responses have been presented in the literature (Table 1). Some of the most visible defining characteristics of the crisis of 1997 were the following [1, 4]:
• A rapid diffusion of the crisis from one country to all countries in the region. All began as a speculative attack against the Thai baht in July 1997 and quickly spread in other East Asian countries.
• A different economic and financial impact of the crisis in the region. Some economies (e.g. Thailand, South Korea) were affected much more than others (e.g. Singapore, Hong Kong).
• A different governmental approach regarding the measures taken to diminish the effects of the crisis. As the impact of the crisis was differential, the policy responses were different.
• A previous gradual deterioration in economic fundamentals (e.g. budget deficits, expansion in money supply, inconsistent fiscal and monetary policies with fixed exchange rates, reserve losses). In Thailand several financial companies went bankruptcy immediately prior to the speculative attack against the baht.
• A dramatic decrease of the GDP growth. Malaysia experienced 7.3 % increase in 1997 and 7.4 % decrease in 1998. In Thailand the decrease was 10.5 % in 1998.
• A previous lending boom. There was a significant increase in bank lending to the private sector and credit to this sector as a percentage of GDP rose sharply. Most of the debt inflows took the form of inter-bank lending.
• A sharp fall in asset prices and currency values in several countries in the same time. Between July and October 1997, the baht lost 40 % against the US dollar, the Indonesian rupiah about 40 %, the Korean won 35 %, the Malaysian ringgit and the Philippine peso about 27 %. Soon, Taiwan and Singapore devalued their currencies in what is called “competitive devaluation”. Hong Kong remained the only country that successfully defended its currency against the speculative attacks.
• A large drop in the traded equity prices. The stock markets plunged as the currency crisis expanded in East Asia.
• A pre-crisis approach towards financial liberalization. In most countries governments started to eliminate entry barriers and discriminatory treatment of foreign competition in the banking sector.
• A significant short-term external debt. In some cases (e.g. Thailand, Philippines, Indonesia) the level of short-term external debt exceeded the level of international reserves.
• A structural distortion caused by implicit guarantees to banks. In general, these guarantees came either from the local treasury or from international financial institutions.
• A severe decrease in private external capital flows to the countries of the region. During the crisis large amounts of short-term capital left East Asian countries.
• A positive foreign direct investment (FDI) inflow in the region. In 1997, the FDI inflows remained at a level similar to that of 1996 in most countries affected by the crisis.

Table 1. Causes of the Asian financial crisis in 1997 and key policy responses
No. Authors Causes of the crisis Key policy responses
1. Moreno R., Pasadilla G., Remolona E. Distorted incentives that led to excessive risk-taking and financing of asset price bubbles I. Short-run policy responses
- the macroeconomic policy has two main objectives:
• restoring growth;
• stabilizing exchange rate expectations
- the monetary policy is designed to stabilizing exchange rate expectations by curbing inflation
- the fiscal policy is designed to supporting growth and the financial sector
II. Long-run policy responses
a) financial reform, supervision and regulation
- the financial sector reform aims at:
o allocating the credits strictly according to business criteria;
o strengthening of the supervision of banks and other financial intermediaries;
o incorporating standard banking rules and procedures;
o allocating adequate capital to absorb the risks being born;
o managing of market risk to consolidate the various exposures in banks’ entire balance sheets
- transparency
b) exchange rate policies
- managing floats with wide fluctuation bands or creating a basket peg (= an implicit guarantee against exchange rate risk)
c) policies towards capital flows
- the shift from short- to long-term maturity instruments
2. Berg A. 1. Fundamental structural and macroeconomic deficiencies caused by the interaction of weak domestic financial institutions with large capital inflows.
2. Domestic and external financial vulnerabilities.
3. Financial panics. I. External finance
- the provision of external finance is needed to constitute adequate reserves
II. Fundamental systemic reform
- the recapitalization of the banking sector
- the closure of insolvent financial institutions
- the establishment of a new regulatory environment designed to encourage a faster recapitalization of the financial sector
- the injection of public capital into the financial system
- the implementation of measures to strengthen regulation and supervision in the financial system
- the adjustments needed to monetary and fiscal policy
Source: [2, 13]

The way East-Asian countries coped with the crisis of 1997 allows us to identify the lessons that these countries learned from their experience [1]. Firstly, vulnerability should be prevented by building up of leverage/debt financing and by avoiding the financing of debt with foreign currencies exposures. Secondly, governments have to implement slower but better quality growth strategies based on a higher absorption of internal resources and on a higher value added. Thirdly, inappropriate sequencing of financial liberalization might constitute a cause of vulnerability. Creating a reliable and strong banking system should be subject to market discipline. Fourthly, risks are dissipating if alternative financing mechanisms are well-functioning (e.g. stock market). Fifthly, the misalignment of exchange rate has to be avoided due to the incompatibility between independent monetary policies and free capital flows. Sixthly, temporary capital controls are needed, especially on capital inflows. Finally, the International Monetary Fund (IMF) policies have worked in spite of their harsh social impact. Under IMF supervision structural reforms were adopted and put in practice (e.g. strengthening of regulation in the financial system according to internationally accepted standards, reducing fiscal deficits, deleveraging, restructuring of the big industrial conglomerates). However, some of the IMF measures proved to be counterproductive.
Most of the Asian economies were experiencing robust growth when the subprime crisis first erupted in July 2007. In the first half of 2008, despite an inflationary evolution of their economies, East-Asian countries continued to grow, leading to suggestion that they had in fact decoupled with the developed economies. However, since the beginning of the second half of 2008, there have been signs of a marked slowdown in many East-Asian economies. They faced major challenges as falling commodities prices, reductions in external financial inflows, drop in stock market prices, reduction in export earnings and increasing unemployment [14]. These economies have also begun to feel the impact of the global crisis because of the strong financial linkages between Asia and United States [5].
Previously confronted with a financial crisis, the East Asian countries have searched for counterweight strategies that allow them to avoid financial overdependence in a period when the global financial architecture is being called into question [17]. The early twenty first century witnessed the increased efforts of these countries to strengthen financial cooperation by creating regional institutions and arrangements. Since 2001 the Chiang Mai Initiative has been launched to provide liquidity support for countries that have short-run balance-of-payments deficits. In May 2005, East Asian countries established an $80bn emergency fund to support crisis-hit nations. Along with the Chiang Mai Initiative, these countries created the Asian Bond Fund Initiative in 2003, aiming at bringing back the huge amount of Asian foreign reserves traditionally saved in Europe and at shielding the region from external vulnerabilities by building more robust capital markets. Moreover, in 2006, East Asian governments began to study the possibility on an Asian Currency Unit.
The current global financial crisis has manifested in East Asia in the beginning of 2008. A selective review of the evidence is given below:
• Leading exporters such as China and South Korea (e.g. 33 % drop in export value in January 2009) have started to feel the impact of the economic downturn. Since the end of the 1980s, the vast majority of Asian economies have built up their production capacity in order to meet the demands of the Western countries. The dramatic reduction of the Western demands has led to excess capacity in Asian countries. Now, these countries are trying hard to fill the gap by increasing the consumption level of their people.
• The external debt differs from one country to another. One of the top export-driven economies, South Korea accumulated an external debt of about 40 % of GDP. Its household leverage is one of the highest in Asia, meaning that, South Korea has to stimulate domestic demand. Much of its domestic debt has been extended by over-leveraged local lenders. The South Korean banks are highly dependent on the inter-bank lending market, being exposed to major foreign funding pressures. Also, the massive net equity outflows surpassed $30bn in 2008. As a consequence, the Bank of Korea had to provide $55bn of liquidity to local banks in order to repay their short-term foreign debt, in the last quarter of 2008.
• The Asian central banks reserves are no longer growing at the rapid tempo that they were in the recent past years. In the current risk-averse environment they increased their focus on core European sovereigns (e.g. France, Germany) and they have bought more treasury bills, especially from central banks that defend their currencies (e.g. Bank of Korea). There is also growing Asian appetite for holding more euro-denominated assets [12]. Some Asian central banks have been moving a bigger proportion of their reserves into more liquid, shorter-dated products (e.g. treasury bills).
• There are obstacles to institutional trading due to the strong localization of Asia’s stock markets, regulatory idiosyncrasies and extensive bureaucracy. By adopting fundamentally different structures to their market counterparts in Europe, the Asian markets provide both expensive and highly constrained access to liquidity. Parochialism and protectionism are features of most Asian stock markets. Also, the idea of synchronization and opening up of borders is almost unthinkable now in Asia. However, starting from the 2015 vision of a more integrated Association of South-East Asian Nations (ASEAN) capital market, with harmonized rules, regulations and practices, the ASEAN has announced the creation of a direct market access e-trading link to the Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia and Philippines stock exchanges.
• The increasing penetration of Islamic finance products in East Asia and Malaysia’s growing importance as an Islamic financial hub (the world’s largest sukuk market) are the results of the development of competitive products and structures for both corporate and retail customers in Malaysia. The Malaysian financial institutions strongly believe that offering Islamic products gives them a competitive advantage over other similar institutions. They have already demonstrated their capacity in using the Islamic concept of wa’ad (a non-binding promise) and the sharia law (according to this law, the details of the promise are not fixed as they are in other contracts) as a springboard for financial innovation and flexibility (e.g. the first corporate bond based on ijarah (leasing) issued in 2004 and the first mudharabah Islamic bond issued in 2005).
• Political tensions continue to rock Thailand after the former Prime Minister, T. Shinawatra, lives in exile due to a corruption conviction. Combined with tumbling exports (e.g. 25 % drop in export value in January 2009) and a decline in business confidence and investment, these tensions are affecting Thai’s economy. Household debt has been creeping up over the past years and the private consumption has declined in the last months. As the banks are financed entirely by domestic deposits the exposure to foreign capital flows is only through the stock exchange.
• Capital flows to East Asian countries have become more volatile, especially to those running large external deficits. This is why their currencies have come under pressure and their central banks had to intervene.
• Several stimulus packages were launched in many Asian economies. In Thailand a $3.3bn stimulus package aims at promoting discretionary spending by low-income groups. In the same direction, South Korea launched a $49.28bn fiscal stimulus to increase consumer expenditure.
While country circumstances differ in East Asia, a major policy dilemma has occurred in order to respond to weakening growth and financial turbulence. Discretionary fiscal policies are used in countries with a strong fiscal position and fiscal restraint in those that have recorded rising food and fuel subsidies, and higher inflation. In spite of the fact that the discretionary fiscal policy responds more weakly and less quickly than the monetary policy, it is more timely [9]. By contrast, in other East Asian countries monetary policy tightening combined with exchange rate flexibility has proved to be a necessary first step.
Based on the fact there are many similarities between the 1997 crisis and today’s crisis, the East Asian countries have weathered the global financial crisis better than most European and American economies. In essence, East Asian economies have been responding to the challenges of the current crisis through monetary policy easing, financial sector policy, fiscal expansion and international and regional liquidity arrangements. Without being immune to the current crisis, East Asia has successfully coped with the global downturn until now. In this respect, Singapore is a valuable example.
Singapore is one the most important financial centre of Asia. Since the breakdown of the Bretton Woods system in 1973, Singapore has faced three major crises. In 1985, Singapore experienced recession and in 1997, suffered the contagion effects from the Asian financial crisis. In 1997, the prolonged and severe Asian financial crisis affected the Singaporean economy in various ways as follows:
• the significant decrease of Singapore’s exports due to the diminished regional demand;
• the loss in competitiveness of the Singaporean goods in the third-country markets in comparison with other merchandises produced in the regional economies;
• the weakening of Singapore’s banks operating in the region caused by the non-performing loans;
• the setback of the outflow of Singapore’s investments to the region;
• the losses suffered by the Singapore’s brokerage firms when the Kuala Lumpur Stock Exchange imposed new trading rules;
• the fall of the stock market (the Straits Times Index lost 60 % in a fourteen-month period) and of the property market.
In spite of the financial turmoil, Singapore managed to maintain a relatively favourable economic performance in East-Asia. The growth of its gross domestic product (GDP) fell from 8.9 % in 1997 to 0.3 % in 1998, but was one of the highest in Asia (Table 2). The roots of the Singapore’s successful resilience in the face of the Asian financial crisis were the following [15]:
• the depreciation of the Singapore dollar against the American dollar, the Japanese yen and the major European currencies combined with the appreciation against the baht, rupiah, peso, ringgit and won. As a consequence, the exchange rates were relatively stable during the crisis. The Monetary Authority of Singapore (MAS) judiciously managed the nominal effective exchange rate.
• the maintenance of strong economic fundamentals: wise government policies, good corporate governance, low inflation rates, high saving rates, high inflow of direct foreign investment, sound financial system, healthy and well-capitalized banking sector, large account surpluses, low foreign debt, important foreign exchange reserves ($75bn in 1998). The credibility of policymakers preserved the investor’s confidence throughout the crisis.
• the adoption of a flexible wage system. The National Wages Council, comprising the representatives of employers, unions and government, set annual wage guidelines followed by the public sector and unionized private sectors of the economy.
• the control on bank lending in the Singapore dollar. The local financial institutions implemented the regulations imposed by the Monetary Authority of Singapore which discouraged the internationalization of the Singapore dollar.

Table 2. The GDP of Singapore at 1990 Market Prices in 1997 and 1998 (percentage change over same period of previous year)
1997 1998
Quarter Annual Quarter Annual
1 2 3 4 1 2 3 4
Total 5.9 9.9 11.8 7.9 8.9 4.4 0.1 -2.1 -1.1 0.3
a. Goods Producing Industries -0.9 6.6 12.3 10.8 7.3 9.1 2.4 -3.0 -3.3 0.9
Manufacturing -5.2 4.4 9.8 8.6 4.5 6.6 -0.2 -4.2 -2.6 -0.4
Construction 10.2 13.0 19.8 17.4 15.3 15.7 9.0 -0.3 -5.7 4.0
b. Services Producing Industries 10.0 11.9 12.0 7.0 10.2 2.4 -1.2 -2.0 -0.4 -0.3
Wholesale& Retail Trade 2.7 8.5 11.1 3.9 6.4 1.9 -4.9 -6.1 -7.1 -4.1
Hotels& Restaurants 2.3 3.6 3.5 -1.5 1.9 -4.3 -2.5 -5.1 -1.4 -3.3
Transport& Communication 8.6 9.8 10.5 8.1 9.2 7.0 5.7 4.0 4.5 5.3
Financial Services 27.3 29.2 24.7 12.6 23.4 -6.4 -13.0 -11.8 -3.2 -8.8
Business Services 8.3 7.3 10.0 8.3 8.5 6.9 5.6 3.4 3.6 4.9
Source: [21]

Based on its previous experience, Singapore has understood the need to prevent the feedback loop between its financial system and the real economy. In the wake of the Asian crisis, the Singaporean economy has undergone substantial restructuring in the last decade. This is why Singapore has:
- put in place the necessary legal, regulatory and tax framework;
- improved external competitiveness;
- maintained high saving rate;
- promoted domestic competition;
- encouraged entrepreneurship;
- enhanced labor market and wage flexibility;
- reduced business taxes and costs;
- started to implement concerted monetary, fiscal, trade and regulatory policies;
- made prudent provisions within its stable banking system against losses on exposures to the US subprime related assets;
- used the exchange rate as an intermediate target to achieve low inflation and sustainable growth [10];
- diversified its manufacturing and services sectors;
- often used fiscal policy to counter adverse external shocks [11];
- run large current account surpluses in excess of 15 % of GDP [6];
- carefully monitored the levels of debt without over-regulation.
As a small open economy, Singapore is vulnerable to external shocks, especially those of the surrounding region, due to its close integration with the so-called ASEAN-4 (the regional economies of Malaysia, Indonesia, Thailand and Philippines). Thus, the Singaporean economy was not insulated from the regional economic downfall, being commercially and financially connected with these countries (e.g., the ASEAN-4 accounted for nearly a third of Singapore’s total exports). As a consequence, Singapore’s policymakers decided to broaden the financial services.
In order to develop its own nascent Islamic financial industry the MAS inaugurated the $130m sukuk bond (the equivalent of Singapore Government Securities) in the beginning of 2009, but Indonesia, Japan and Thailand have all delayed sukuk issues because of weak market conditions. Some specialists considered this movement as a sign of the seriousness of Singapore’s ambitions to compete with Malaysia as a regional Islamic financial hub, but H. S. Keat, managing director MAS, stated that the move was necessary to ensure the dynamism of the Singaporean financial centre [8]. Moreover, the Islamic finance proved its resistance to many of the excesses currently troubling Western finance.
Singapore reached a good economic performance in East Asia between 2005 and 2008. The growth of its gross domestic product (GDP) decreased from 8.4 % in 2006 to 7.8 % in 2007 and 1.1 % in 2008 (Table 3).

Table 3. The GDP of Singapore at 2000 Market Prices between 2005 and 2008 (percentage change over same period of previous year)
2005 2006 2007 2008
GDP at current market prices ($m) 201,313.3 221,142.8 251,610.1 257,418.5
GDP at 2000 market prices ($m) 197,720.6 214,233.5 230,871.4 233,524.5
GDP at 2000 market prices (change in %)
Total 7.3 8.4 7.8 1.1
a. Goods Producing Industries 8.0 10.7 7.2 -1.0
Manufacturing 9.5 11.9 5.9 -4.1
Construction 0.7 3.6 18.2 20.3
b. Services Producing Industries 7.0 7.7 8.1 4.7
Wholesale&Retail Trade 9.8 10.3 7.4 2.6
Transport&Storage 5.8 6.1 5.0 3.1
Hotels&Restaurants 7.6 7.4 4.9 1.2
Information and Communications 5.3 6.6 6.5 7.2
Financial Services 8.4 11.7 15.7 5.5
Business Services 6.0 5.3 9.1 7.4
Source: [22]

Until April 2009, the city-country has coped well with the current global financial crisis. In short, the success of Singapore is based on its strong fundamentals, including fiscal sustainability and macroeconomic stability.

Conclusions
The Latin American crisis of the 1980s, the Asian financial crisis of the 1990s and today’s global crisis require an intensive co-ordination between key players as national governments, central banks, international financial institutions (e.g. the World Bank, the IMF) and private creditors in order to identify multilateral cross-border solutions designed to resolving problems that threaten the world financial system. With their rapid economic ascent, East Asian countries have become increasingly aware that their positions within the global economy have changed. Since the 1997 Asian financial crisis, these countries have pushed for greater influence within international financial institutions. Also, they agreed on the implementation of several regional financial arrangements. The current crisis has shown how an important role the international financial architecture plays.

The current financial crisis has occurred at a time when many East Asian economies enjoyed years of strong growth. In a turbulent time, East-Asian countries need to take care of themselves by implementing different initiatives such as:
• developing intra-Asia trade and investment;
• improving regional financial cooperation;
• stimulating weak domestic consumption;
• creating free-trade areas etc.
As their macroeconomic fundamentals are much healthier in 2009 than in 1997, the East Asian countries are coping much better with the financial turmoil than other countries. Based on their experience, two key measures have proved to be necessary in a period of crisis:
 the reduction of leverage, especially for the borrowers whose problems were painfully exposed by the crisis;
 the correction of macroeconomic imbalances.
East Asia’s relative resilience to the subprime crisis has highlighted that whereas the form of the crises may change their essence remains the same. The lesson that East Asian countries offer to other countries is that strong economic fundamentals are essential tools in ensuring a healthy economic and financial system.

Bibliography
1. Bacha O. I., “Lessons from East Asia’s Crisis and Recovery”, MPRA Paper No. 12759, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12759 (accessed 2 April 2009)
2. Berg A., “The Asia Crisis: Causes, Policy Responses, and Outcomes”, IMF Working Paper No. 899/138, October 1999, http://www.imf.org (accessed 2 April 2009)
3. Blanchard O., “The Crisis: Basic Mechanisms, and Appropriate Policies”, IMF Working Paper No. 09/80, April 2009, http://www.imf.org (accessed 29 April 2009)
4. Chowdhry B., Goyal A., “Understanding the Financial Crisis in Asia”, The Anderson School at UCLA, November 1999, http://econpapers.repec.org/article/eeepacfin (accessed 2 April 2009)
5. Cova P., Pisani M., Rebucci A., “Global Imbalances: The Role of Emerging Asia”, IMF Working Paper No. 09/64, March 2009, http://www.imf.org (accessed 29 April 2009)
6. Dell’Ariccia G., Lybecker Eskesen L., Fujita A., Salgado R., “Singapore: Selected Issues”, IMF Country Report No. 06/151, May 2006, http://www.imf.org (accessed 12 April 2009)
7. Imai K., Gaiha R., Thapa G., “Financial Crisis in Asia and the Pacific Region: Its genesis, severity and impact on poverty and hunger”, The University of Manchester, Economics Discussion Paper Series EDP-0810, November 2008, http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/disciplines/economics/research/EDP-0810.pdf (accessed 2 April 2009)
8. Lambe G., “Singapore central bank governor”, The Banker, vol. 159, no. 998, p. 66, April 2009
9. Leigh D., Stehn J. S., “Fiscal and Monetary Policy During Downturns: Evidence from the G7”, IMF Working Paper No. 09/50, March 2009, http://www.imf.org (accessed 26 April 2009)
10. Lybecker Eskesen L., Guimaraes-Filho R., Loukoianova E., Segoviano M., “Singapore: Selected Issues”, IMF Country Report No. 08/281, August 2008, http://www.imf.org (accessed 23 April 2009)
11. Lybecker Eskesen L., “The Role for Counter-Cyclical Fiscal Policy in Singapore”, IMF Working Paper No. 09/8, January 2009, http://www.imf.org (accessed 18 April 2009)
12. Marray M., “Europe looks East for investors”, The Banker, vol. 159, no. 998, pp. 26-28, April 2009
13. Moreno R., Pasadilla G., Remolona E., “Asia’s Financial Crisis: Lessons and Policy Responses”, Center for Pacific Basin Monetary and Economic Studies, Working Paper No. PB98-02, July 1998, http://www.frbsf.org (accessed 29 March 2009)
14. Naude W., “The Financial Crisis of 2008 and the Developing Countries”, UNI-WIDER, Discussion Paper No. 2009/01, January 2009, http://www.wider.unu.edu (accessed 29 March 2009)
15. Ngiam K. J., “Coping with the Asian Financial Crisis: The Singapore Experience”, Visiting Researchers Series No. 8, March 2000, Institute of Southeast Asian Studies, http://www.iseas.edu.sg/vr82000.pdf (accessed 27 March 2009)
16. Rhodes B., “Four key priorities for the G-20 Summit”, The Banker, vol. 159, no. 998, p. 10, April 2009
17. Sohn I., “East Asia’s Counterweight Strategy: Asian Financial Cooperation and Evolving International Monetary Order”, July 2006, http://www.g24.org/sohn0906.pdf (accessed 12 April 2009)
18. ***, “Asian Development Outlook 2009”, Asian Development Bank, 2009, http://www.adb.org (accessed 2 April 2009)
19. ***, “Global Financial Crisis and Proposed ADB Response”, Asian Development Bank, January 2009, http://www.adb.org/documents/others/in17-09.pdf (accessed 2 April 2009)
20. ***, “Global Financial Stability Report: Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks”, International Monetary Fund, April 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/01/pdf (accessed 12 April 2009)
21. ***, “Third Quarter 1999 Economic Survey of Singapore”, The Ministry of Trade & Industry, http://www.mti.gov.sg (accessed 2 April 2009)
22. ***, “National Income 2009 Singapore”, The Ministry of Trade & Industry, http://www.mti.gov.sg (accessed 2 April 2009)